FSGI Catat 60 Kasus Kekerasan di Dunia Pendidikan Sepanjang 2025

Ilustrasi.(ANTARA/MUHAMMAD BAGUS KHOIRUNAS)

DALAM rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada 10 Desember 2025, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) merilis catatan akhir tahun terkait tingginya kekerasan di satuan pendidikan. Sepanjang Januari–Desember 2025, FSGI mencatat lonjakan kasus kekerasan yang signifikan.

Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti menyampaikan bahwa kekerasan di sekolah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “FSGI mencatat tingginya kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan selama Januari–Desember 2025 dengan total 60 kasus, jumlah ini naik signifikan dari tahun 2024 yang hanya 36 kasus dan tahun 2023 yang hanya 15 kasus saja,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (7/12). 

Retno menjelaskan bahwa sumber data berasal dari kanal pengaduan FSGI dan pemberitaan media. “Dari 60 kasus tersebut, korban berjumlah 358 orang dan pelaku 126 orang. Data berasal dari kanal pengaduan FSGI dan media massa,” tutur Retno.

Bentuk kekerasan paling tinggi adalah kekerasan fisik dengan 27 kasus atau hampir separuh dari total kasus. Adapun, korban sebanyak 73 orang dan yang meninggal mencapai 8 orang. 

Kasus berikutnya adalah kekerasan seksual. “Kasus kekerasan seksual menempati urutan kedua yaitu mencapai 17 kasus atau sekitar 28% dengan jumlah pelaku 17 orang dan korban mencapai 127 orang,” kata Retno.

Kekerasan psikis juga menjadi sorotan serius. Kekerasan psikis berada di urutan ketiga yaitu sebanyak 8 kasus, dimana 37,5% korban kekerasan psikis sampai memutuskan bunuh diri yaitu sebanyak 3 orang. 

Sementara itu, kasus perundungan yang tidak ditangani dengan baik memicu tindakan destruktif oleh korban. “Korban bully yang tidak tertangani kemudian melakukan tindakan balas dendam kepada para pelaku dengan membakar pondok pesantren di Aceh Besar,” kata Retno. 

Untuk kategori pelaku, peserta didik menjadi kelompok tertinggi. “Peserta didik sebagai pelaku kekerasan paling tinggi karena kasus sebagian besar dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama,” ujarnya.

Retno menegaskan pentingnya keterbukaan sekolah dalam menangani kasus kekerasan. FSGI mendorong semua satuan pendidikan untuk tidak menutupi kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lembaganya. 

FSGI juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada sekolah, pemerintah daerah, hingga kementerian terkait, agar sistem pencegahan dan penanganan kekerasan dapat diperkuat. Mulai dari revisi tata tertib, pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan, penyediaan kanal aduan, hingga pelatihan berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. (I-3)