Kasus Kekerasan di Sekolah Melonjak Dua Kali Lipat, FSGI: 358 Korban Sepanjang 2025

FEDERASI Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat lonjakan tajam kasus kekerasan di satuan pendidikan sepanjang 2025. Dalam laporan Catatan Akhir Tahun (Catahu) yang dirilis bertepatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia, FSGI menemukan 60 kasus kekerasan sepanjang Januari–Desember 2025. Angka ini melonjak drastis dibanding 36 kasus pada 2024 dan 15 kasus pada 2023.

Dari 60 kasus tersebut, FSGI mencatat 358 korban dan 126 pelaku. “Data itu dihimpun berdasarkan laporan kanal pengaduan organisasi dan pemberitaan media,” ujar Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti dalam keterangan resmi, Senin, 8 Desember 2025. Dia merinci, kekerasan fisik menjadi bentuk paling dominan tahun ini: 27 kasus (45 persen), dengan 73 korban.

FSGI juga menyoroti catatan kelam: 8 korban berusia 8–17 tahun meninggal dunia, lima di antaranya siswa SD. Kasus yang muncul antara lain pemukulan, hukuman fisik, hingga praktik disiplin ekstrem. Di bawahnya, kekerasan seksual menempati posisi kedua dengan 17 kasus (28,33 persen).

“Total korban mencapai 127 siswa, termasuk satu kasus dengan pelaku oknum guru perempuan yang menyasar siswa 16 tahun. Kekerasan seksual tak hanya terjadi di sekolah berasrama, melainkan merata di sekolah umum,” kata dia.

Untuk kekerasan psikis tercatat 8 kasus (13,33 persen), dan FSGI mencatat 37,5 persen korbannya kemudian melakukan percobaan bunuh diri hingga meninggal, akibat tekanan mental berkepanjangan yang tidak tertangani.

Perundungan atau bullying muncul dalam 4 kasus (6,67 persen). Retno mengatakan, dalam beberapa kasus, korban diduga melakukan aksi balasan—termasuk pembakaran pondok pesantren di Aceh Besar, hingga kasus peledakan bom rakitan di salah satu SMAN di Jakarta Utara yang melukai 96 orang.

FSGI juga mencatat 1 kasus intoleransi dan 3 kasus kebijakan yang mengandung kekerasan, termasuk ambruknya mushola di sebuah pesantren di Sidoarjo yang menewaskan 53 santri karena tetap dipakai meski dalam proses pembangunan.

Laporan FSGI menunjukkan pelaku kekerasan tidak hanya berasal dari guru atau kepala sekolah. Pelaku terbesar justru peserta didik: 25 kasus (41,67 persen). Kekerasan yang dilakukan siswa kerap berlangsung secara kolektif, dimulai dari satu pelaku lalu diikuti rekan-rekannya akibat peniruan.

Kategori pelaku lain yakni:

Guru: 15 kasus (25 persen)

Kepala sekolah: 8 kasus (13,33 persen)

Pimpinan pesantren: 5 kasus (8,33 persen)

Tendik/struktural: 3 kasus (5 persen)

Orang tua siswa: 2 kasus (3,33 persen)

Alumni dan orang asing masing-masing 1 kasus

Lokasi kekerasan tersebar luas di 21 provinsi dan 45 kabupaten/kota: mulai dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Yogyakarta, Aceh, Sumatera Barat, hingga Papua Tengah. Rentang kasus muncul di seluruh jenjang pendidikan—dari PAUD hingga SMK, dengan SD menjadi jenjang paling banyak kasus (18 kasus).

FSGI menyusun tujuh rekomendasi, yang intinya menyasar pembenahan tata kelola sekolah, pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), penguatan sarana aman–ramah disabilitas, hingga penyediaan kanal aduan berjenjang dari sekolah sampai kementerian.

Mereka juga mendorong pemerintah daerah menetapkan regulasi pencegahan kekerasan dan mengalokasikan anggaran khusus. Selain itu, FSGI meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meningkatkan koordinasi lintas sektor, menyediakan pedoman teknis, serta memastikan monitoring dan evaluasi berjalan.

Menurut FSGI, tanpa reformasi tata kelola, kekerasan di sekolah akan terus berulang dari tahun ke tahun. “Satuan pendidikan harus menjadi ruang aman bagi seluruh peserta didik,” ujar Retno.