Tunjangan dan Gaji DPR Melesat, Pernyataan Krisdayanti Pernah Viral

KABAR mengenai gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tembus Rp 3 juta per hari kembali menjadi topik yang ramai diperbincangkan di media sosial. Isu ini pertama kali mencuat setelah anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, memberikan keterangan mengenai pendapatan gaji DPR yang bisa mencapai Rp 100 juta per bulan.

Hasanuddin menjelaskan bahwa jumlah tersebut adalah pendapatan bersih, atau yang biasa disebut sebagai take home pay, yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan ini adalah adanya tunjangan rumah yang digantikan dengan uang tunjangan perumahan sekitar Rp 50 juta.

"Kan, tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah Rp 50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari Rp100 juta. So what gitu loh," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 12 Agustus 2025.

Pernyataan ini kemudian memicu perhatian masyarakat, khususnya di kalangan pengguna media sosial yang mulai memperhitungkan berapa besar gaji yang diterima oleh anggota DPR dalam sehari, mengingat gaji per bulan yang mencapai Rp 100 juta.

Pernyataan mengenai gaji dan tunjangan anggota DPR ini juga mengingatkan publik pada pernyataan yang pernah disampaikan Krisdayanti, yang kala itu juga menjabat sebagai anggota DPR. Dalam sebuah wawancara yang diunggah di kanal YouTube Akbar Faisal pada September 2021, Krisdayanti secara terbuka berbicara mengenai besaran gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota DPR.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya menerima gaji bulanan sebesar Rp 16 juta di awal bulan. Selain itu, ia juga mengaku menerima tunjangan sekitar Rp 59 juta yang diterima lima hari setelah gaji pokok. Selain itu, Krisdayanti juga menyebutkan adanya dana aspirasi sebesar Rp 450 juta yang diterima lima kali setahun dan dana untuk kunjungan daerah pemilihan atau dana reses sebesar Rp 140 juta.

Pernyataan Krisdayanti tersebut segera menjadi viral di media sosial dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian besar publik terkejut mendengar besaran tunjangan dan dana yang diterima oleh anggota DPR, sementara sebagian lain menganggap bahwa pernyataan tersebut membuka transparansi mengenai penghasilan anggota dewan.

Menanggapi hal ini, Utut Adianto, Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, menyampaikan bahwa meskipun pernyataan Krisdayanti tersebut benar adanya, sebagai seorang politikus, ia sebaiknya lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Hal ini penting untuk menghindari potensi kegaduhan di kalangan masyarakat.

"Dari sisi politisi dia harus menekan pernyataan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan," ujar Utut menanggapi pernyataan Krisdayanti yang dianggap cukup kontroversial. Utut juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang tepat, khususnya dalam isu-isu yang berpotensi memicu mispersepsi atau salah paham di kalangan publik.

Lebih lanjut, Utut menyarankan agar Krisdayanti tetap menjalankan peran dan fungsi sebagai anggota DPR dengan tetap kritis namun bijaksana dalam berkomunikasi. "Bukan teguran, hanya diskusi. Dia perlu memperbaiki komunikasi publik untuk mencegah mispersepsi," lanjut Utut, yang mengakui bahwa Krisdayanti adalah sosok yang tulus dan sincere dalam menyampaikan pandangannya.

Sebagai bentuk tanggapan atas pernyataannya yang viral, Krisdayanti pun dipanggil oleh Fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan diskusi terkait isu tersebut. Krisdayanti bertemu dengan Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, untuk menjelaskan lebih lanjut tentang pernyataannya yang dianggap telah menimbulkan kegaduhan di publik. Dalam diskusi yang berlangsung selama sekitar satu jam, Krisdayanti menyatakan permintaan maafnya atas keributan yang terjadi, dan menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk menyudutkan DPR atau memicu kontroversi.

"Mbak KD kan orang yang sangat sincere, tulus. Ketika diundang saja sudah minta maaf merepotkan banyak pihak," kata Utut kala itu.