Prabowo Tuding Ada Rencana Makar, Pengamat Singgung Peringatan Dini

DIREKTUR Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan pernyataan Presiden Prabowo Subianto ihwal tudingan makar patut dilihat sebagai peringatan dini. Peringatan makar dari Prabowo itu, kata dia, perlu diselidiki secara menyeluruh dan tidak hanya menuding kelompok demonstran.

“Penyampaian potensi makar itu bagian dari early warning system kepada masyarakat, bahwa potensi itu ada. Kita tidak bisa menutup mata karena ada korban jiwa. Karena itu, kasus ini harus disidik sampai tuntas siapa saja oknum terlibat,” ujar Agung saat dihubungi pada Kamis, 4 September 2025.

Prabowo sebelumnya mengeluarkan pernyataan saat menjenguk anggota Polri yang terluka akibat aksi unjuk rasa di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta, Senin, 1 September lalu. Ia menyebut aksi pembakaran kantor DPRD Sulawesi Selatan, yang menewaskan empat aparatur sipil negara (ASN), sebagai bentuk makar.

“Ingat! Di Sulawesi Selatan ada empat ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban. Gedung DPRD dibakar, ini tindakan makar, dan bukan penyampaian aspirasi,” kata Prabowo. Ia juga memerintahkan aparat negara mengusut tuntas siapa yang berada di balik aksi tersebut.

Agung menekankan, tuduhan makar tidak seharusnya diarahkan tunggal kepada massa aksi. Menurut dia, aparat keamanan pun tidak menutup kemungkinan turut bertanggung jawab. 

“Untuk membakar gedung itu butuh sumber daya besar, seperti api, bensin, dan sebagainya. Itu pekerjaan besar, bukan hal sederhana. Jadi bisa saja ada keterlibatan oknum aparat juga. Karena itu, keterlibatan semua pihak harus dikonstruksikan,” ujar dia. 

Ia menambahkan, dalam banyak aksi unjuk rasa, massa sebenarnya tertib hingga batas waktu tertentu. Namun, kericuhan biasanya terjadi ketika pendekatan aparat tidak persuasif dan cenderung koersif. 

“Aparat punya power dan kontrol yang besar untuk mengendalikan situasi. Kalau sampai ada kebakaran besar di DPRD, tanggung jawab besarnya ada di aparat. Mereka berlatih untuk menghadapi kondisi ini,” kata Agung.

Meski demikian, Agung menilai penggunaan istilah “makar” oleh Prabowo tidak serta-merta menyalahi prinsip demokrasi. Presiden, kata dia, memiliki perspektif luas karena menerima laporan dari berbagai sumber, termasuk intelijen dan aparat keamanan. 

“Kalau Presiden menyebut potensi makar atau terorisme, saya mau tidak mau mempercayai itu. Tapi yang penting tindak lanjutnya, memastikan siapa pelaku pembakaran itu. Supaya tidak terulang lagi, dan aparat bisa lebih baik mengamankan situasi ke depan,” ujar dia.