Jakarta -
Pemprov Jawa Barat bekerja sama dengan lembaga penyiaran untuk memproduksi konten siaran yang edukatif dan mendukung Pilkada Serentak 2024 yang aman, lancar, dan transparan. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran pemilih pemula terhadap pilkada melalui transformasi yang netral dan mendidik.
Pemprov Jabar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berkolaborasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar, termasuk stasiun TVRI, Radio Republik Indonesia (RRI), dan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
Menurut Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, kolaborasi antara Pemprov dan lembaga penyiaran merujuk pada Deklarasi Jabar Anteng (Aman Netral Tenang) yang terbukti membawa Jabar kondusif saat Pilpres 14 Februari lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan semangat dan prinsip Jabar Anteng, diharapkan kondusivitas yang sama akan tercipta pada pemilihan gubernur dan pemilihan bupati/wali kota yang akan dilakukan serentak pada 27 November 2024.
"Kami telah mendeklarasikan Jabar Anteng dan berharap masyarakat menyikapi proses demokrasi ini dengan penuh kedewasaan, tetap menjadi persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan pandangan politik," ujar Bey Machmudin dalam keterangan tertulis, Rabu (28/8).
Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, mencapai hampir 50 juta jiwa, dan memiliki daftar pemilih tetap (DPT) terbesar dengan sekitar 35 juta pemilih, Jabar relatif sukses dalam menggelar pemilu. Salah satu faktor keberhasilannya adalah netralitas aparatur sipil negara (ASN).
"Kami termasuk provinsi yang terendah dalam pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Kami aman terus bertahan dan mengedepankan asas tersebut," ujar Bey.
Menurutnya, lembaga penyiaran memainkan peran krusial sebagai media informasi yang dapat membentuk opini publik dan mempengaruhi persepsi masyarakat tentang Pilkada.
Bey berpandangan kolaborasi semua stakeholders dalam mengawasi penyiaran sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat adalah informasi yang benar, netral, dan mendidik.
Kolaborasi Pemprov dengan lembaga penyiaran juga mencakup pengawasan konten publikasi di kanal publikasi Pemprov Jabar, serta pengawasan konten media digital yang bekerja sama dengan media di Jabar.
Tujuan dari kolaborasi ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Dari profil daftar pemilih tetap (DPT) Jabar, Gen Z dengan (17 - 24 tahun) berjumlah sekitar 7,4 juta orang dan milenial (25-39 tahun) sekitar 11,6 juta orang.
Adapun tujuan utama dari kolaborasi ini adalah memberikan kesadaran kepada kelompok pemilih pemula tentang pemilu melalui informasi yang sehat, salah satunya melalui lembaga penyiaran.
Dari kolaborasi ini akan ada banyak kegiatan bersama, di antaranya, kelas literasi digital, diskusi netralitas ASN melalui IKP Talks, pembuatan sistem pengawasan isi siaran (Pasagi) melalui peraturan gubernur, serta integrasi sistem pengaduan melalui aplikasi Sapawarga.
Kolaborasi Pemprov dengan lembaga penyiaran dan semangat Jabar Anteng mendapat apresiasi dari DPR yang khusus menyambangi Jabar.
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menilai Jabar telah menjadi bukti provinsi dengan tingkat kondusivitas tinggi saat pilpres. Nico yakin kesuksesan yang sama bisa dicapai saat Pilkada Serentak.
"Jabar betul-betul anteng, netral, dan kita berharap kondisi yang sama juga terjadi di pilkada yang akan kita jalankan sekitar tiga bulan dari sekarang," kata Nico.
Menurut Nico, Pilkada akan lebih riuh karena setiap kabupaten/kota akan melaksanakan pemilihan. Maka, diperlukan informasi yang mendidik, salah satunya dari lembaga penyiaran.
"Namun besarnya jangkauan media membawa risiko penyebaran disinformasi. Itulah (informasi mendidik) tujuan dari kolaborasi ini. Jadi, bukan hanya netralitas. Tantangan kita adalah disrupsi digital," katanya.
(ncm/ega)