19 hours ago
3
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Indonesia Arrmanatha C. Nasir menegaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia menangani situasi pascademo dengan sangat serius, sebagaimana ditunjukkan dengan sejumlah langkah yang telah diambil oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Wamenlu Arrmanatha menanggapi pertanyaan media terkait pernyataan pemerintah China yang menilai Presiden Prabowo mampu menangani situasi dalam negeri dengan baik dan segera memulihkan stabilitas.
“Yang perlu kita tegaskan sekarang bahwa pemerintah sangat serius. Kita sudah lihat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, langkah-langkah apa yang sudah diambil oleh Bapak Presiden,” katanya usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa.
“Jadi dari dasar itulah pemerintah pihak luar, tidak saja pemerintah Xi Jinping tapi banyak pemerintah juga melihat, percaya bahwa Indonesia bisa mengatasi tantangan yang dihadapi saat ini di dalam negeri. Itu sangat terlihat,” sambungnya.
Presiden Prabowo sebelumnya dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (KTT SCO) pada 31 Agustus - 1 September dan parade militer peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis pada 3 September 2025.
Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menjelaskan Presiden Prabowo akhirnya mengurungkan niatnya memenuhi undangan Presiden Xi, karena Presiden ingin memantau langsung dinamika, dan situasi di tanah air, terutama yang sempat tegang di beberapa daerah selama beberapa hari terakhir.
Presiden Prabowo, pada Minggu (31/8), memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat ini digelar di tengah situasi darurat politik dan sosial akibat gelombang demonstrasi yang menuntut evaluasi terhadap anggota DPR.
Dalam sidang tersebut, disepakati sejumlah langkah tegas, termasuk pencabutan keanggotaan bagi anggota DPR yang terlibat kontroversi serta moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025. Kebijakan itu diambil untuk memulihkan kepercayaan publik.
Presiden juga menekankan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat. Ia meminta kementerian dan lembaga membuka akses bagi publik menyampaikan masukan secara damai, namun menegaskan aparat akan bertindak tegas jika terjadi aksi anarkis.
Prabowo juga menegaskan agar pemeriksaan terhadap petugas yang melakukan pelanggaran dalam kasus Affan harus dilaksanakan secara cepat, terbuka, dan dapat diakses publik.
Baca juga: Prabowo dengar langsung aspirasi serikat buruh, ormas, dan tokoh agama
Baca juga: Presiden minta DPR ingatkan wakil rakyat agar peka, berpihak ke rakyat
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
English (US) ·