Tak Tetapkan Banjir Sumatra Jadi Bencana Nasional, Ini Dalih Istana

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto tidak menetapkan peristiwa banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh sebagai 'Darurat Bencana Nasional'. Namun, bencana ini disebut ditangani dengan skala nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengatakan bahwa sudah ada instruksi langsung dari Presiden agar bencana ini ditangani secara nasional, dengan mengerahkan seluruh sumber daya maksimal yang dimiliki pemerintah pusat.

"Jadi yang saat ini terjadi adalah seluruh Kementerian/Lembaga diperintahkan Bapak Presiden termasuk TNI - Polri, BNPB, dan semua komponen untuk mengerahkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatra ini. Jadi ini sekali lagi penanganan full secara nasional," kata Pratikno, saat konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (03/12/2025).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga melihat penanganan yang dilakukan saat ini juga sudah berdasarkan skala nasional, dengan pengerahan sumber daya penuh dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, menurutnya status bencana nasional itu tidak terlalu diperlukan.

"Saya mau tanya apa bedannya kalau status itu, perlakukan full sudah nasional semua kekuatan nasional sudah turun. Status itu apa, apa coba ku tanya?" kata Tito, usai konferensi pers.

Penjelasan Istana

Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa sumber daya nasional sudah bekerja keras untuk melakukan penanganan. Adapun terkait dengan status bencana saat ini, menurutnya, sudah cukup dengan upaya penanganan yang dilakukan saat ini.

"Yang paling penting adalah penanganannya," kata Prasetyo.

"Berkenaan dengan status itu banyak pertimbangan dan sampai hari ini kita merasa pemerintah, merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif semua sumber daya nasional dikerahkan, nah itu pilihan sementara yang diambil," tambahnya.

Prasetyo juga mengakui bahwa ada banyak pertimbangan yang tidak bisa disampaikan kepada publik terkait hal tersebut.

"Ya banyak pertimbangan padahal yang tidak bisa juga disampaikan ya pertimbangan-pertimbangan tersebut. Yang paling penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganan kemudian support atau backup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten," kata Prasetyo.

Terkait anggaran, menurut Prasetyo, Presiden juga sudah telah memberikan instruksi kepada jajarannya untuk melakukan support sepenuhnya pada proses penanganan bencana.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]