Prabowo: Semua Partai Sepakat Cabut Tunjangan Anggota DPR

PRESIDEN Prabowo Subianto mengumumkan semua partai politik yang duduk di DPR RI sepakat mencabut kebijakan tunjangan anggota DPR RI dan menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Pernyataan ini disampaikan kepala negara dan pimpinan legislatif setelah mengumpulkan pimpinan partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad, 31 Agustus 2025. 

Mereka yang hadir antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Lalu ketua umum dan pimpinan parpol parlemen yang hadir adalah Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS Muhammad Kholid.

Prabowo mengatakan para ketua umum partai politik menyampaikan bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru. 

“Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk pesaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja keluar negeri,” kata Prabowo. 

Prabowo mengatakan, langkah tegas pimpinan partai politik terhadap anggotanya antara lain mencabut keanggotaannya di DPR RI. Para ketua umum partai juga mengimbau kepada ketua fraksi masing-masing agar anggota DPR harus peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat. 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, mengatakan partainya sepakat untuk mengevaluasi tunjangan rumah DPR RI yang memantik demonstrasi di berbagai kota di Indonesia selama sepekan. 

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini mengatakan, gelombang protes masif menjadi momentum eksekutif dan legislatif untuk evaluasi dan reformasi, termasuk mendengar aspirasi publik.  

“Ya tunjangan rumah. Semua-semua dievaluasi. Semua yang bersifat menghasulkan kecemburuan dievaluasi,” kata pria yang disapa Cak Imin ini. 

Setali tiga uang, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan partainya akan mengevaluasi tuntutan dari publik yang ingin tunjangan rumah DPR RI dibatalkan. 

“Tentu kami setuju, kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” kata Ibas saat tiba di Istana Kepresidenan.

Fraksi Partai Gerindra dan PDIP telah lebih dulu menyatakan akan membatalkan berbagai tunjangan DPR RI. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Budisatrio Djiwandono mengatakan, fraksinya telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama mengenai tunjangan-tunjangan anggota Dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat.

“Untuk itu, kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” kata Budisatrio dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu, 30 Agustus 2025, seperti dikutip dari Antara.

Budisatrio juga menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Dia memerintahkan seluruh anggota fraksinya tetap berada di Indonesia serta turun langsung berkomunikasi dan memahami keresahan masyarakat saat ini.

Adapun Fraksi PDIP meminta tunjangan perumahan anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan dihentikan. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Fraksi PDIP di DPR memandang politik bukan sekadar rasionalitas dan kesepakatan, melainkan yang harus melekat dalam politik di setiap waktu merupakan etik, empati, dan simpati.

“Oleh sebab itu, mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan, adalah tidak sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati," ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.