Pemerintah Diminta Jelaskan Soal Gabung Dewan Perdamaian

ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu menyampaikan tujuan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace kepada DPR dan DPD.

Menurut Irman, pemerintah perlu menyampaikan maksud dan tujuan langkah tersebut secara terbuka dalam sidang yang disaksikan rakyat Indonesia. “Agar dapat meredakan kegerahan yang kini merebak di tengah masyarakat,” kata Irman dalam catatan tertulis kepada Tempo, Ahad, 1 Februari 2026.

Selain itu, pemerintah juga perlu berbicara dengan pimpinan semua partai politik dan ormas, serta media massa dan komponen masyarakat lainnya, agar keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian tidak menimbulkan kekecewaan yang dapat mengakibatkan terjadinya instabilitas.
 
“Jika seandainya mayoritas rakyat Indonesia tak dapat menerima tujuan dan manfaat dari strategi Presiden masuk ke BOP, maka jangan ragu untuk mengundurkan diri dari badan bentukan Donald Trump tersebut,” ujar Senator dari Sumatera Barat ini.

Sebab, kata Irman, partisipasi Indonesia di sana pun tidak mengikat. Bahkan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas sudah menegaskan, Indonesia harus mengukur kemampuan dalam negeri jika ingin menyumbang satu miliar dolar untuk Dewan Perdamaian.

Menurut Irman, menyumbang hampir Rp17 triliun ketika banyak kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi, termasuk rekonstruksi daerah-daerah yang hancur akibat bencana alam, bisa menimbulkan masalah baru.
 
Menurut Irman, apabila rakyat Indonesia dapat memahami strategi Presiden dan menyambut baik keterlibatan Indonesia dalam dewan tersebut, pemerintah perlu menempuh upaya konkrit yang dapat menjamin terciptanya Negara Palestina Merdeka. Upaya konkrit dimaksud harus berkekuatan hukum berdasarkan undang-undang agar dapat dilaksanakan secara terstruktur,  sistematis, dan konsisten menuju kemerdekaan Palestina.
 
Presiden perlu juga memberi pengertian kepada rakyat tentang isi pidatonya di Sidang Umum PBB pada 23 September 2025. Saat itu Prabowo menegaskan Indonesia akan segera mengakui Israel begitu Israel mengakui kemerdekaan dan status kenegaraan Palestina. 

Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace yang diinisiasi Presiden Donald Trump pada Kamis, 22 Januari 2026. Presiden Prabowo menandatangani langsung piagam Dewan Perdamaian di sela-sela World Economic Forum yang berlangsung di Davos, Swis. Indonesia menjadi salah satu dari 20 negara yang hadir dalam peluncuran Dewan Perdamaian bersama negara mayoritas Muslim lain seperti Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.