Pemerintah Akan Tanggung Biaya Cuci Darah BPJS PBI Nonaktif

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan rumah sakit yang tetap melayani pasien cuci darah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) BPJS Kesehatan nonaktif akan tetap menerima pembayaran.

Pria yang disapa Gus Ipul ini mengatakan sebetulnya rumah sakit tidak menolak dan tetap melayani pasien BPJS Kesehatan PBI yang membutuhkan pelayanan daurat. Menurut dia, masalah nonaktif bisa segera direaktiviasi kembali. 

Gus Ipul meminta rumah sakit menangani pasien dan rumah sakit tidak perlu khawatir karena akan tetap dibayar BPJS Kesehatan. 

“Iya dibayar oleh BPJS nanti. Kami sudah sepakat itu kemarin sama Menteri Kesehatan, juga dengan Direktur Utama BPJS kesehatan. Sudah ngobrol kami, sudah kasih saja semua yang selama ini punya penyakit kronis. Cuci darah itu tidak boleh ditolak,” kata Gus Ipul saat dihubungi pada Jumat, 6 Februari 2026.

Gus Ipul mengatakan pasien BJPS Kesehatan PBI yang tiba-tiba nonaktif bisa langsung diaktifkan kembali. Sehingga ia memohon kepada rumah sakit untuk tidak menolak pasien nonaktif tersebut.  

“Saya mohon kepada rumah sakit jangan menolak pasien hanya gara-gara dia dinonaktifkan karena ada mekanisme reaktivasi, diaktifkan kembali, setelah melalui proses asesmen,” ujarnya.

Menurut Gus Ipul, apabila pasien benar-benar dari keluarga tidak mampu yang masuk kelompok Desil 1 sampai 4, otomatis status BPJS Kesehatan PBI-nya akan otomatis aktif kembali.  

Sementara itu, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan, pemerintah sedang mengupayakan agar penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) yang nonaktif tetap bisa mendapatkan pelayanan secara gratis, khususnya bagi pasien gagal ginjal yang secara rutin harus menjalani pengobatan cuci darah. 

Ghufron memastikan semua pasien tetap mendapatkan pelayanan, kendati proses reaktivasi kepesertaan mereka belum rampung. “Teknisnya untuk tetap dapat pelayanan cuci darah sedang disiapkan,” kata Ghufron saat dihubungi pada Jumat, 6 Februari 2026. 

Ia mengatakan BPJS Kesehatan pada prinsipnya mengikuti keputusan Kementerian Sosial yang menjadi eksekutor dari penyaluran bantuan biaya kesehatan. “Jika mereka (Kemensos) bilang (peserta gagal ginjal) berhak 1 bulan lagi sebagai PBI dan iurannya tetap dibayarkan, maka tetap mendapatkan pelayanan cuci darah,” tutur dia. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah tengah mencari jalan keluar mengenai sejumlah pasien cuci darah yang kehilangan akses pengobatan karena status PBI BPJS Kesehatan mereka dinonaktifkan. Budi mengatakan masalah tersebut terjadi akibat adanya perubahan data peserta PBI yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.

Budi memastikan Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan dan Kementerian Sosial akan segera menggelar rapat koordinasi untuk mencari solusi terbaik dari masalah tersebut. “Nanti kami ada pertemuan untuk bisa merapikan masalah dan solusinya seperti apa,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Kamis, 5 Februari 2026. 

Budi mengatakan, Kementerian Kesehatan akan membenahi data sekaligus menggelar rapat koordinasi. Rapat akan membahas alternatif percepatan reaktivasi untuk pasien dengan penyakit kronis, khususnya pasien yang membutuhkan cuci darah. “Alternatifnya sedang dibicarakan antara (Kementerian Kesehatan dan) Kementerian Sosial,” kata Budi. “Saya tidak paham teknisnya, tapi saya sudah terinformasi bahwa sudah ada diskusi antara Kemenkes dan BPJS Kesehatan."

Pada Jumat, 6 Februari 2026, Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mencatat terdapat 200 pasien gagal ginjal yang terhambat proses pengobatannya karena status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka dinonaktifkan tanpa pemberitahuan.

Penonaktifan secara tiba-tiba itu terjadi seiring dengan perubahan besar dalam pendataan penerima bantuan sosial melalui penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut digunakan sebagai acuan tunggal untuk seluruh program bantuan pemerintah.