Kerugian akibat Bencana di Kabupaten Agam Tembus Rp7,9 Triliun

Petugas gabungan dari TNI, Polri, Brimob, Basarnas, BPBD, Satpol PP, damkar, dinas perhubungan, Tagana, PMI, dan relawan dengan bantuan alat berat membersihkan lokasi dari material longsor di Jembatan Kembar Silaiang, Padang Panjang, Sumbar, Sabtu (29/11/2(Antara)

BUPATI Agam Benni Warlis memaparkan kondisi serta kebutuhan penanganan pascabencana Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Finalisasi Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Sumatra Barat, di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Kamis (8/1).

Rakor strategis ini dibuka oleh Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dan dihadiri Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, pimpinan OPD provinsi dan kabupaten/kota, serta perwakilan instansi terkait.

Bupati Agam menyampaikan dampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam menimbulkan kerusakan dan kerugian signifikan pada sektor perumahan, infrastruktur dasar, ekonomi produktif, layanan sosial, serta lintas sektor.

Ia menjelaskan, estimasi total kerusakan dan kerugian mencapai sekitar Rp7,99 triliun, sementara kebutuhan anggaran R3P diperkirakan sebesar Rp3,53 triliun yang direncanakan pelaksanaannya secara bertahap selama tiga tahun anggaran, yakni 2026– 2028.

Prioritas pemulihan meliputi pembangunan dan perbaikan rumah masyarakat terdampak, rehabilitasi infrastruktur transportasi, air minum, sumber daya air dan irigasi, pemulihan UMKM dan ekonomi produktif, pemulihan layanan sosial dasar, serta penguatan layanan publik lintas sektor.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan dokumen R3P oleh kepala daerah sebagai bentuk komitmen bersama, untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai dasar dukungan program rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat.

Bupati Agam menegaskan, dokumen R3P menjadi instrumen penting dalam memastikan percepatan pemulihan pascabencana berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

“Melalui penandatanganan ini, kita berharap dukungan pusat dapat segera terealisasi sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak, termasuk Kabupaten Agam, dapat berjalan optimal,” ujar Benni Warlis.

Rakor ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam membangun ketangguhan daerah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi ke depan. (YH/E-4)