Jamkrindo Perluas Literasi Penjaminan Keuangan hingga ke Universitas Andalas

Jamkrindo memperkenalkan industri penjaminan kepada mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Padang, Jumat (7/11).(MI/Yose Hendra)

UPAYA memperluas literasi keuangan kembali digencarkan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), anggota holding Indonesia Financial Group (IFG). Kali ini, Jamkrindo hadir di tengah ratusan mahasiswa di Gedung Serba Guna Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Padang, Jumat (7/11), untuk memperkenalkan industri penjaminan dan peran strategisnya dalam memperkuat perekonomian nasional.

Melalui kegiatan bertajuk “Literasi Industri Penjaminan dan Kontribusi Jamkrindo bagi Perekonomian Nasional”, perusahaan yang menguasai pangsa pasar terbesar di industri penjaminan nasional ini ingin menumbuhkan pemahaman publik, khususnya generasi muda, tentang pentingnya lembaga penjamin dalam ekosistem lembaga keuangan.

Kegiatan literasi tersebut menjadi bagian dari Pekan Peradilan Semu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang turut menghadirkan Plt Direktur Utama PT Jamkrindo, Abdul Bari, sebagai pembicara bersama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara R. Narendra Jatna.

Dalam seminar nasional bertema “Politik Hukum Perampasan Aset sebagai Penguatan Sistem Keuangan”, Abdul Bari memaparkan peran Jamkrindo sebagai jembatan antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan lembaga keuangan, serta kontribusinya dalam memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan berkeadilan.

”Jamkrindo menjalankan peran penjaminan kredit yang menjembatani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi atau UMKMK untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan. Sebagian UMKM berada dalam kategori not feasible dan not bankable, sebagian lagi berada dalam kategori feasible but not bankable. Jamkrindo berperan membantu UMKM yang masuk kategori feasible but not bankable agar memenuhi syarat mendapatkan pinjaman atau pembiayaan dari lembaga keuangan,” ujar Abdul Bari. 

Data nasional menunjukkan bahwa 69,02% UMKM memerlukan dukungan modal usaha untuk meningkatkan kapasitas. Setelah naik kelas ke kategori feasible and bankable, UMKM yang semula mendapatkan penjaminan untuk mengakses kredit program pemerintah, bisa mengakses pinjaman atau pembiayaan dengan suku bunga komersial. 

Selain karena mandat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, fokus Jamkrindo mendorong sektor UMKM juga mencerminkan dukungan perusahaan terhadap sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Sektor UMKM berkontribusi sebesar 67% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja. 

PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mencatat peran strategis dalam memperkuat perekonomian nasional melalui dukungan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lewat program Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga September 2025, total volume penjaminan KUR yang disalurkan Jamkrindo mencapai Rp116,5 triliun. Dukungan tersebut diberikan kepada 1.838.326 pelaku UMKM di berbagai sektor usaha.

VOLUME PENJAMINAN
Sepanjang Januari-September 2025, Jamkrindo telah mencatatkan volume penjaminan sebesar Rp186,75 triliun dengan menjamin 4,2 juta UMKM yang menyerap tenaga kerja sebanyak 11,69 juta orang. Volume penjaminan masih didominasi oleh penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) yakni sebesar Rp 116,5 triliun, disusul penjaminan kredit konsumtif Rp 29,2 triliun, penjaminan kredit produktif Rp 24,5 triliun, dan penjaminan kontra bank garansi serta suretyship sebesar Rp 16,4 triliun. 

Khusus penjaminan KUR, pada Januari – September 2025, jumlah UMKM terjamin mencapai 1,8 juta usaha yang menyerap 8,89 juta tenaga kerja. "Data-data ini sekaligus menegaskan komitmen dan kontribusi Jamkrindo dalam mendukung Asta Cita Permintah,” ujar Abdul Bari.

Abdul Bari, menegaskan bahwa kehadiran Jamkrindo dalam kegiatan di Universitas Andalas difokuskan untuk memperluas literasi industri penjaminan, khususnya dalam memperkenalkan peran strategis Jamkrindo dalam mendampingi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat mengakses pembiayaan dari lembaga perbankan.

“Jangan salah paham, hari ini kami hanya ingin menyampaikan literasi industri penjaminan, terutama tentang bagaimana Jamkrindo berperan mendampingi UMKM agar bisa memperoleh akses pembiayaan dari perbankan, baik melalui program pemerintah maupun non-program,” ujar Abdul Bari.

Ia menjelaskan, dalam konteks program pemerintah, Jamkrindo berperan aktif sebagai lembaga penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi salah satu instrumen utama penguatan ekonomi rakyat. “Kalau bicara program pemerintah, tahun ini penyaluran KUR nasional mencapai sekitar Rp300 triliun, dan Jamkrindo bersama Askrindo turut serta menjamin kredit tersebut,” jelasnya.

Abdul Bari menambahkan, sesuai mandat pemerintah, bank menjadi penyalur kredit, sementara Jamkrindo bertugas memberikan penjaminan atas pembiayaan tersebut, sehingga pelaku usaha yang layak namun belum bankable tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh modal kerja dan berkembang.

“Kami berkomitmen memperkuat ekosistem pembiayaan inklusif. Melalui literasi dan penjaminan, Jamkrindo hadir memastikan UMKM tidak berjalan sendiri,” tutupnya. (E-2)