Demokrat Belum Tentukan Angka Ideal Ambang Batas Parlemen

WAKIL Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan ambang batas parlemen berguna untuk mencegah penumpukan terlalu banyak partai di Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, ia berujar ambang batas parlemen tetap perlu dipertahankan meski kini Partai Demokrat belum mengungkapkan berapa angka idealnya.

"Saya mewakili Demokrat dalam konteks ini belum bisa juga mengambil keputusan apapun karena sifatnya kita masih menguji dulu," kata Dede di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, pada Selasa, 3 Februari 2026.

Dede menjelaskan saat ini Partai Demokrat masih mencermati usulan tentang ambang batas parlemen yang dibahas oleh Komisi II DPR dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Saat ini Komisi yang membidangi urusan politik dan pemerintahan dalam negeri itu masih menjaring masukan dari berbagai pakar tentang revisi UU Pemilu, termasuk mengenai ambang batas parlemen.

Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa Partai Demokrat belum menentukan angka ideal untuk ambang batas parlemen. Wakil Ketua Komisi II DPR itu juga menilai, ambang batas bukan kunci utama menyerap semua aspirasi masyarakat. "Konteksnya adalah partai harus mampu membuat orang akan datang untuk memilih. Itu salah satu poin penting," ujar dia.

Menurut Dede, penghapusan ambang batas parlemen justru membawa dampak negatif, yaitu mengaburkan posisi partai politik sebagai pendukung atau oposisi pemerintah. "Karena terlalu banyak fraksi-fraksi yang mungkin nanti tidak bisa kita lihat mana yang pendukung pemerintah, mana yang bukan pendukung pemerintah," kata dia.

‎Adapun ambang batas parlemen yang berlaku saat ini di angka 4 persen. Besaran ambang batas parlemen ini menjadi salah satu yang turut dibahas dalam persiapan merevisi UU untuk penerapan Pemilu 2029.

‎Centre for Strategic and International Studies mengusulkan agar ambang batas parlemen diturunkan secara bertahap. Pada Pemilu 2029, diusulkan penerapan ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen dan pada Pemilu 2034 diusulkan kembali turun menjadi 3 persen.

‎Sedangkan Partai Amanat Nasional berpandangan ambang batas parlemen perlu diturunkan hingga ke 0 persen. Partai pimpinan Zulkifli Hasan ini menilai penerapan ambang batas pemilihan, baik untuk pemilihan legislatif maupun presiden, sebaiknya dihapuskan.

Politikus Partai NasDem sekaligus Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 5 hingga 7 persen. Menurut dia, ambang batas mutlak dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilihan sebagai indikator partai politik yang sehat. Sikap yang sama juga disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golongan Karya.

Sementara Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan masih menelaah ambang batas parlemen dalam kajian internal.