Bapanas Siapkan Strategi 2026 untuk Stabilitas Harga Pangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menyiapkan strategi untuk tahun 2026 guna menjaga stabilitas harga pangan. Strategi ini meliputi penguatan pemantauan harga, intervensi pasar, serta pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara terintegrasi. Menurut Rinna Syawal, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, langkah ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan pengendalian inflasi pangan pada tahun 2025.

Pada tahun 2026, Bapanas akan melanjutkan berbagai instrumen utama seperti penyaluran SPHP beras dan jagung, bantuan pangan, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta Gerakan Pangan Murah (GPM). Penguatan pemantauan harga akan dilakukan dengan lebih dari seribu enumerator di seluruh Indonesia, mencakup komoditas beras lokal, daging kerbau, dan lainnya.

Sepanjang tahun 2025, intervensi pasar melalui SPHP beras telah mencapai 802,9 ribu ton dan akan dilanjutkan hingga Januari 2026. Sementara itu, SPHP jagung telah mencapai 51.211 ton dan ditargetkan meningkat menjadi 500 ribu ton pada 2026 untuk mendukung peternak mandiri layer. Bantuan pangan juga akan terus diberikan, dengan lebih dari 18 juta penerima manfaat pada tahun 2025.

Untuk mengatasi ketidakseimbangan pasokan antarwilayah, Bapanas melanjutkan FDP dari daerah surplus ke daerah defisit. Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan 13.321 kali pada tahun 2025 akan diperluas cakupannya ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2026. Bapanas juga akan memperluas akses pangan melalui pengembangan 1.737 Kios Pangan di 34 provinsi.

Dari sisi pasokan, target penyerapan CPP pada tahun 2026 meliputi beras 4 juta ton, jagung 1 juta ton, dan komoditas strategis lainnya. Satgas Pengendalian Harga Beras, Keamanan, dan Mutu Pangan juga akan dioptimalkan kembali dengan melibatkan lintas kementerian dan aparat hukum.

“Dengan langkah-langkah ini, kami optimistis stabilisasi harga dan pasokan pangan pada tahun 2026 dapat terus terjaga, terutama menjelang Ramadhan,” ujar Rinna. Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional dan Menteri Pertanian, menegaskan pentingnya pengawalan harga agar tetap terkendali dan menentang praktik melanggar HET.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara