Ada Kemenhaj, Ditjen PHU Kemenag Dibubarkan: Bagaimana Nasib Aset & Pegawainya?

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii menyampaikan nasib dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

Syafii mengatakan, Ditjen PHU di Kementerian Agama resmi dibubarkan setelah terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah.

“Dengan keluarnya Perpres pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, maka dirjen pelaksanaan haji dan umrah di Kementerian Agama secara resmi dibubarkan,” ujar Syafii di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11).

Syafii menjelaskan, sejumlah pegawai Ditjen PHU akan dipindahkan ke Kemenhaj. Selain itu, seluruh aset yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dialihkan ke kementerian baru tersebut.

“Personelnya semaksimal mungkin dibawa ke Kementerian Haji walaupun mungkin tidak semua. Seluruh aset yang terkait pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama tidak boleh digunakan lagi kecuali untuk mendukung pengalihan aset,” katanya.

Menurut Syafii, proses pemindahan aset berjalan cukup lancar meski sempat menghadapi beberapa kendala administratif. Salah satunya terkait Rumah Sakit Haji.

“Kemarin hanya persoalan administrasi seperti yang di Rumah Sakit Haji, memang ada kasus itu sebenarnya hanya salah pengertian. Ternyata setelah dibaca itu memang Rumah Sakit Haji milik UIN Syarif Hidayatullah,” jelasnya.

“Tapi soal lahan parkir sudah ada MoU bahwa kedua belah pihak boleh memakai bersama. Di musim haji diberi keleluasaan kepada pihak asrama haji untuk lebih banyak menggunakan lapangan parkir. Jadi sudah clear,” tambahnya.

Syafii menyebut, pembagian tanggung jawab gedung di Jalan MH Thamrin dan di kawasan Lapangan Banteng telah disepakati bersama. Gedung di Thamrin akan menjadi tanggung jawab Kemenhaj. Sementara gedung di Lapangan Banteng tetap di bawah Kemenag.

“Penggunaannya bersama, 10 lantai untuk Kementerian Haji dan 10 lantai untuk Kementerian Agama. Jadi semuanya clear,” tuturnya.